FolksInsight.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara mengenai rencana pemindahan pembayaran gaji (payroll) Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank BUMN atau Himbara. Menurut OJK, kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak besar terhadap likuiditas BPD.
Berdasarkan penilaian OJK, eksposur dari wacana ini relatif kecil, yakni sekitar Rp2,2 miliar. Angka tersebut dinilai tidak cukup signifikan untuk mengganggu stabilitas keuangan daerah maupun sistem perbankan secara keseluruhan. Meski demikian, OJK menekankan bahwa pemerintah tetap perlu melakukan perencanaan yang matang dan terukur jika rencana ini direalisasikan.
OJK juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan dalam setiap kebijakan yang menyangkut perpindahan dana besar, termasuk payroll ASN. Perencanaan yang cermat diperlukan agar tidak menimbulkan gejolak, baik bagi BPD sebagai bank daerah maupun bagi bank BUMN yang akan menerima limpahan dana.
Hingga saat ini, wacana tersebut masih menjadi pembahasan di kalangan pemangku kebijakan. OJK memastikan akan terus memantau perkembangan dan dampaknya terhadap industri perbankan nasional, khususnya likuiditas bank daerah.
Sumber: CNN Indonesia
Link Berita: CNN Indonesia
