FolksInsight.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden RI setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA. Menurut Jansen, putusan tersebut menyatakan suket tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan hakim memerintahkan dokumen itu dimusnahkan. Konsekuensinya, legitimasi Gibran sebagai wapres dianggap tidak lagi sah secara hukum.
Jansen menegaskan, dengan kondisi tersebut, hanya ada dua pilihan yang tersedia bagi Gibran. Pertama, mundur dari jabatan wapres secara terhormat. Kedua, DPR yang selanjutnya dapat melibatkan MPR untuk 'memundurkan' Gibran dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD 1945. Pernyataan itu disampaikan Jansen melalui akun X pribadinya pada Minggu (1/11/2026), seperti dikutip sejumlah media.
Dalam pandangan Jansen, persoalan ini kini memasuki ranah politik yang lebih tinggi, yakni keputusan DPR dan MPR. Ia menyebut dirinya hanya bisa memberikan pendapat hukum dan menyerahkan langkah lanjutan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Jansen juga menyoroti bahwa putusan MA telah meruntuhkan landasan hukum terkait ijazah Gibran, sehingga status wapres menjadi tidak memenuhi syarat menurut Pasal 7A UUD 1945.
Sementara itu, reaksi politik mulai bermunculan dari sejumlah partai. Golkar menyebut keputusan MA bukan perkara politik biasa, sedangkan PKB dilaporkan menyusun langkah politik dan membuka komunikasi. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun Istana terkait desakan tersebut.
Sumber: CNN Indonesia
Link Berita: CNN Indonesia
