FolksInsight.com - Alumni Universitas Sebelas Maret (UNS) Farhan Hilmy mengajukan uji materiil Pasal 227 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut menyoroti syarat pembuktian administratif pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang mewajibkan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah SMA atau sederajat.
Dalam permohonannya, Farhan menilai ketentuan itu bersifat diskriminatif terhadap seseorang yang memiliki ijazah pendidikan tinggi. Menurutnya, ijazah perguruan tinggi seharusnya juga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pendidikan bagi capres dan cawapres, bukan hanya ijazah SMA atau yang sederajat.
Pasal 227 huruf l UU Pemilu sendiri mengatur syarat pembuktian administratif pendaftaran capres dan cawapres, yaitu "bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah SMA atau sederajat". Ketentuan inilah yang diminta untuk diuji kembali karena dianggap tidak mengakomodasi kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi.
Permohonan uji materiil ini diajukan ke MK sebagai langkah hukum untuk menilai konstitusionalitas pasal tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal sidang atau putusan MK terkait gugatan tersebut.
Sumber: CNN Indonesia
Link Berita: CNN Indonesia
